GORAJUARA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap mendorong untuk mengembangkan produk lokal guna meningkatkan ekonomi Kota Bandung.
Hal itu ditegaskan Pelaksana Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di sela sela mengikuti acara atas arahan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia kepada Menteri dan Kepala Daerah", di Nusa Dua Bali, Jumat 25 Maret 2022.
Yana menerangkan, Presiden mengarahkan kepada menteri, kepala daerah, BUMN agar menggunakan produk dalam negeri.
Baca Juga: Penasaran Ingin Nonton Jakarta Vs Every Body, Ini Caranya dan Dapatkan Link Streamingnya Gratis!
"Menurut presiden, jika APBN, APBD dan anggaran BUMN difokuskan untuk belanja barang buatan lokal. Maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri," katanya.
Ia memastikan, upaya mendorong ekonomi merupakan prioritas menghadapi endemi Covid-19.
"Berbagai negara termasuk Indonesia, sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Semoga dengan diaplikasikannya hal itu dapat mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi di Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya, Pemkot Bandung telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi. Satgas ini terdiri dari Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, beserta 11 Kelompok Kerja (Pokja) yang saling bersinergi untuk memulihkan ekonomi Kota Bandung.
Seluruh Kelompok Kerja ini melakukan upaya terintegrasi dalam pemulihan ekonomi di Kota Bandung. Seperti misalnya program sertifikasi halal, uji mutu dan business matching yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo menerangkan, semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Baik karena pandemi Covid-19, disrupsi teknologi, hingga perang.
"Saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Karena baik karena pandai covid, disrupsi teknologi, bahkan karena perang. Sehingga semuanya jadi tidak pasti. Semuanya tidak bisa dihitung dengan angka yang pasti," katanya.
Baca Juga: Tips Ngisi Ramadhan Bikin Tajir Setahun ke Depan
Adapun anggaran yang disediakan sudah terbagi. Pengadaan barang dan jasa itu untuk pemerintah Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun dan BUMN Rp 420 triliun.