Pemerintah Pusat, kata Tito, akan memberikan hadiah (reward) bagi kabupaten/kota yang pemdanya terlihat serius dan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem ini.
Misalnya dengan mengusulkan memberikan dana insentif daerah lebih kepada pemda berkinerja baik. Evaluasi atas kinerja akan dilakukan secara berjangka.
Baca Juga: Wagub Sebut Jamur Kayu Komoditas Potensial Masa Depan, Permintaan Pasar Tergolong Tinggi
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebutkan di sisa tiga bulan di tahun 2021 Pemerintah Pusat akan fokus dulu di tujuh provinsi.
Tiga provinsi di Pulau Jawa yakni Jabar, Jatim, Jateng. Sementara di luar Jawa yaitu NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Menurut Wapres, ada sejumlah solusi yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Ma’ruf menekankan, setiap program pengentasan kesmiskinan di daerah harus berbasis by name by addres agar tepat sasaran.
“Ini barangkali yang akan kita lakukan hari ini dengan mencoba rapat koordinasi dengan Jawa Barat dan lima kabupaten untuk mengharmonisasi, menyinkronisasi hal-hal yang harus diselesaikan,”kata Wapres.
Kemiskinan ekstrem mengacu pada kondisi seseorang atau keluarga yang langka kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
Baca Juga: Wakil Gubernur Jabar Apresiasi Warung Digital Indonesia, Apa Sih Keistimewaannya
Acuannya pendapatan orang tersebut di bawah USD 1,25 (nilai tahun 2005) atau kurs saat ini Rp 14.647 per hari atau sekitar Rp 439.000 per bulan. PBB menargetkan kemiskinan ekstrem hilang dari muka bumi pada 2030.
Tingkat kemiskinan di Indonesia kini berada di angka 10,19 persen dengan kemiskinan ekstrem 3,8 persen. Pemerintah Indonesia menargetkan 2024 tingkat kemiskinan 6-7 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0-1 persen pada 2024.***