GORAJUARA - Presiden Jokowi saat ini diketahui tengah menjalankan proyek IKN untuk memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Selanjutnya, proyek IKN tersebut menuai pro dan kontra. Adapun pihak yang kontra mengaitkan IKN dengan masalah biaya pemindahan ibu kota.
Namun, selain IKN, proyek lain di era Jokowi yang juga menelan biaya besar adalah proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi, Ciroyom dan Gedebage Selatan Segera Dibenahi
Dilansir dari unggahan Instagram @dpdri pada 13 April 2023 oleh GORAJUARA, terungkap bahwa biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kembali membengkak sebesar 1,2 miliar USD.
Nilai tersebut disebut setara dengan 18 triliun rupiah dengan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen.
Pada 15 September 2022 silam, pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Bandung pernah naik menjadi US$ 1,449 miliar atau sekitar Rp 21,74 triliun.
"Dari cost overrun US$ 1,2 miliar, total pinjaman Indonesia angkanya sekitar US$ 560 juta," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers pada hari Senin, 10 April 2023.
Menanggapi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Bandung, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta agar pemerintah memindahkan lokasi IKN ke tempat lainnya.
"Dengan biaya yang terus membengkak dan break even poin serta izin konsesi yang sangat lama, kami rasa tidak related jika kereta cepat ini hanya untuk menghubungkan dua ibu kota provinsi, sehingga kami mengusulkan sebaiknya pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) baru dari Kalimantan Timur ke Bandung, Jawa Barat," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis, 13 April 2023.
Menurut Sultan, wacana dan persiapan Bandung sebagai IKN sejatinya telah direncanakan sejak masa Hindia Belanda.
Baca Juga: Muslim Arbi: Jokowi Pentingkan IKN Ketimbang Pikirkan Kelangkaan Minyak Goreng dan Kacang Kedelai
Sultan menyebut bahwa pemerintah masih punya waktu untuk mengevaluasi kembali keputusan memindahkan IKN dari Jakarta ke Panajam Paser Kalimantan Timur.