GORAJUARA – Konferensi pers terkait isu yang merebak beberapa hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan kepada publik.
Sri Mulyani menjelaskan terkait data PPATK senilai 300 Triliun atas transaksi mencurigakan, sampai sore hari Kamis, 11 Maret 2023 beliau belum menerima data terkait.
Informasi yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dari PPATK tidak sama, artinya ada perbedaan informasi yang diterima Sri Mulyani.
Dilansir Gorajuara dari akun Instagram @smindrawati dan YouTube Breaking News KOMPAS TV pada Kamis sore, 11 Maret 2023.
Pelaporan yang benar terkait aliran dana yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2023, jadi bukan dari tahun 2009.
Laporan tersebut total berjumlah 266 data yang menyangkut atas 964 pegawai di lingkungan Kemenkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan terkait dana 300 Triliun tersebut.
Data PPATK yang diterima Kemenkeu berbeda dengan yang disampaikan kepada Mahfud MD.
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Kepala PPATK Ivan Yustiavandana perlu menjelaskan kepada masyarakat agar beritanya tidak simpang siur.
Contoh perbedaan pelaporan yang diterima Kemenkeu dengan yang diterima Mahfud MD dan APH.
Informasi mengenai transaksi RAT kepada Kemenkeu dari PPATK hanya terkait empat rekening rentang waktu 2016-2019 dengan nilai transaksi Rp50 juta – RP125 juta.
Sementara informasi yang dikirim PPATK kepada Mahfud MD dan APH sejak 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah yang nilainya jauh lebih besar.