GORAJUARA - Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, DPRD akan terus mengiringi aspirasi ini dan mendorong Pemkot Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk segera merancang bentuk proyeksinya.
Tedy menambahkan, pertemuan ini telah menjadi catatan dewan dan akan didorong ke Dinas Pendidikan Kota Bandung.
“Kami dari pimpinan DPRD secara political will mengapresiasi warga yang mendorong adanya sarana sekolah bagi warganya. Saya mendukung. Tinggal beberapa aspek pendukung harus dipenuhi. Proses ini diupayakan, dan didukung 100 persen warganya Ini akan menjadi bahan pertimbangan di Komisi D. Kita berharap ini bisa ditindaklanjuti Pemkot Bandung,” tuturnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan Minta Pemkot Tingkatkan Keamanan Fasilitas Penyeberangan
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan Wakil Ketua Komisi D Iwan Hermawan, S.E, Ak., mengatakan hal itu saat menerima audiensi dari Forum RW dan LPM Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, di Ruang Bamus DPRD, Selasa 12 Desember
2023.
Ketua Forum RW Pasanggrahan, Wawan mengatakan, Kelurahan Pasanggrahan membutuhkan sarana pendidikan berupa sekolah negeri. Setelah berjalannya sistem zonasi kata dia, banyak anak-anak yang tidak bersekolah karena tidak ada sekolah negeri di sekitar kelurahan. Sedangkan dua sekolah yang ada di Kecamatan Ujungberung berjarak cukup jauh sehingga kemungkinan warga Pasanggrahan lolos sistem zonasi begitu sempit.
“Sehingga orang yang memiliki kemampuan intelektual terhalang biaya, sampai-sampai tak bisa melanjutkan sekolah. Makanya kami ingin beraudiensi dengan DPRD Kota Bandung. Dengan potensi daerah kami yang luar biasa, tetapi belum memiliki sekolah negeri. Kami berharap terwujudnya sekolah negeri di wilayah kami. Sekolah swasta ini kan mahal,” ujarnya.
Ketua LPM Pasanggrahan, Ogos, menuturkan, dua sekolah terdekat tidak mampu terjangkau di wilayah Cigending akibat sistemzonasi. Dari pengamatan warga, ada lahan Pemerintah Kota Bandung yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan SMP negeri bagi warga sekitar. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Bandung bisa memanfaatkan aset tersebut menjadi sarana sekolah negeri.
“Ada aset Pemkot yang terbengkalai. Warga mengusulkan, kenapa tidak dijadikan sekolah negeri yang bisa memenuhi kebutuhan pendidikan warga kami,” ujarnya.
Camat Ujung Berung Abriwansyah Fitri mengatakan, pihaknya akan mencoba mengajukan permohonan pendirian SMP negeri di Pasanggrahan. Di Ujungberung saat ini ada dua sekolah negeri yani SMPN 50 di wilayah Cigending yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan SMPN 8 yang juga berada di wilayah Cigending.
“Ada lima sekolah swasta yang jaraknya jauh dari Pasanggrahan. Dari segi sarana prasaranya minim. Ada aset milik Pemkot Bandung yang masih belum difungsikan. Tetapi nanti dikembalikan kepada kebijakan pemerintah,” ujarnya.