GORAJUARA - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bandung bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia mengunjungi kepada berisiko stunting di Kecamatan Lengkong dan Kiaracondong.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kemenko PMK. Hal ini juga bagian dari upaya mempercepat penurunan stunting.
Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jesli Natalla Marampa mengatakan, penting untuk berkunjung langsung agar ada implementasi nyata terkait intervensi penurunan stunting di lapangan.
Baca Juga: Trending Youtube Video God of Music Seventeen, Berlatar Luar Angkasa dan Keindahan Kota
"Kita ingin melihat implementasi nyata yang ada di lapangan. Kami bersama 19 kementerian lembaga. Kami melakukan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting dengan seluruh OPD, Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Barat," ujarnya di Kecamatan Lengkong, Selasa 24 Oktober 2023.
Pada kesempatan itu, TPPS bersama Kemenko PMK mengunjungi posyandu, kelas ibu hamil dan melihat keluarga berisiko stunting.
Jesli juga ingin memastikan alat terbaru, antropometri kit telah digunakan di seluruh posyandu khususnya di Kota Bandung.
Sebagai informasi, antropometri kit merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur berat badan, panjang, tinggi badan, lingkar lengan atas dan kepala.
"Kita ingin pastikan bagaimana pelayanan posyandu oleh para kader, memastikan alat-alat yang sudah merupakan kebijakan presiden untuk diberikan yakni antropometri," katanya
"Seluruh kader harus dipastikan bisa memakai alat tersebut. Kita ingin memastikan perkembangan balita dan alat tersebut dilakukan secara benar," ujar Jesli menambahkan.
Harapannya, setelah kunjungan akan didapatkan data dan informasi untuk mendorong percepatan penurunan stunting.
"Kita pastikan kebijakan tersebut berjalan maksimal di lapangan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi apa saja yang harus kita kuatkan atau sempurnakan atau mendorong kebijakan yang diperlukan," ungkapnya.