GORAJUARA – Indonesia sepertinya cocok untuk bergabung dengan BRICS.
BRICS merupakan sekelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.
Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa ini, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian berkembang.
Baca Juga: Diskusi Pertamina dengan Pokja Jurnalis Otomotif Promedia Bahas Sponsor MotoGP Hingga Polusi Udara
Menurut beberapa perkiraan, Indonesi diprediksi akan masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada pertengahan abad ini.
Namun ketika Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan mengumumkan perluasan keanggotaan BRICS di Johannesburg pekan lalu, ternyata Indonesia tidak ada dalam daftar tersebut.
Namun sejumlah negara seperti Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab ternyata ikut bergabung dengan BRICS.
Adapun keputusan Indonesia untuk tidak ikut serta dalam BRICS meskipun terdapat kesamaan dengan negara-negara berkembang lainnya, mencerminkan kekhawatiran akan keterlibatan mereka dalam aliansi geopolitik serta ketidakpastian mengenai manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari keanggotaan tersebut, kata para analis.
“Hal ini tidak terlalu mengejutkan, karena banyak analis dan mantan diplomat telah memperingatkan untuk tidak bergabung dengan BRICS dan manfaat ekonominya tidak jelas dan nyata, sedangkan dampak politik dan ekonomi akibat reaksi dari Barat sudah cukup pasti,” Radityo Dharmaputra, kata dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga seperti dilansir dari Al Jazeera.
Menjelang KTT BRICS di Afrika Selatan pekan lalu, sekitar 40 negara tampaknya telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan kelompok tersebut, termasuk Indonesia.
Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengatakan, setelah menghadiri pertemuan di Johannesburg pada hari Kamis, ia sedang mempertimbangkan untuk menjadi anggota namun tidak ingin “terburu-buru”.
Berbicara mengenai keanggotaan Indonesia, Anil Sookal, duta besar Afrika Selatan untuk BRICS, mengatakan Jakarta telah meminta penundaan untuk berkonsultasi dengan mitra-mitranya di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengenai langkah tersebut.
