JAKARTA, GORAJUARA.com - Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI Abdul Halim Iskandar menggelar rapat koordinasi secara daring pada Selasa (31/8/2021) bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Bupati dari provinsi yang sama.
Rapat ini sendiri merupakan langkah lanjutan dari Rapat Terbatas (Ratas) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta Kabinet lain dengan Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Halim Iskandar secara spesifik membahas mengenai pengentasan kemiskinan di 35 kabupaten dan 7 provinsi yang dicanangkan sebagai pilot project kemiskinan ekstrem.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet, Indonesia mesti terbebas dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Pihak pemerintah sudah membentuk tim guna mengejar target tersebut lewat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK) yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
“Pertemuan kita singkat saja, yaitu terkait dengan rencana atau garis kebijakan Pak Presiden awal Januari 2021 dalam rapat terbatas terkait dengan permasalahan kemiskinan di Indonesia, Presiden pada waktu itu memberikan arahan agar kemiskinan ekstrem Indonesia tahun 2024 itu menjadi 0 persen,” ungkap Halim pada Rabu (1/9/2021) dalam laman resmi kemendesa.go.id.
Halim melanjutkan, pihaknya sudah menentukan setidaknya lima strategi sebagai bentuk upaya Kemendesa untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di kabupaten-kabupaten yang dijadikan sebagai pilot project. Lima strategi yang ia ungkapkan antara lain adalah mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, pembangunan kewilayahan, pendampingan desa dan kelembagaan.
“Kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyederhanakan penanganan, dan ini sudah saya paparkan ke Pak Presiden dengan lima pendekatan atau lima strategi,” terangnya.
Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini pun mengakui bahwa untuk merealisasikan target yang sudah ditentukan oleh Presiden Joko Widodo akan dapat dicapai bilamana semua pihak dapat bersinergi satu sama lain.
“Nah, ini tentu sangat menguntungkan bapak ibu semua para pimpinan di kabupaten yang menjadi pilot project karena inilah yang pertama kali, kita harus bisa mewujudkan. Bahwa mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem itu bukan hal yang mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit sebenarnya kalau memang kita bekerja bersama-sama,” dorongnya dalam rapat koordinasi.
Adapun 35 kabupaten yang menjadi Pilot Project yaitu dari Provinsi Jawa Barat dengan rincian Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung dan Karawang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah ada Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen dan Brebes. Untuk Provinsi Jawa Timur ada Probolinggo, Sumenep, Bojonegoro dan Lamongan.
Untuk wilayah timur Indonesia, wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Wilayah Maluku akan difokuskan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya.
Sedangkan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur pemerintah memfokuskan pada wilayah Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur. Dan Papua akan digelar dua provinsi antara Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Untuk Provinsi Papua Barat ada Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan. Dan Provinsi Papua akan dicanangkan pada wilayah Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Deiyai.