GORAJUARA - Keberadaan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun di Indramayu masih menjadi sorotan. Ini setelah muncul dugaan ajaran yang diberikan di pondok ini sesat atau menyimpang.
Terkait dengan adanya tuduhan ajaran sesat atau menyimpang, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi meminta pimpinan Ponpes Al Zaytun bersikap terbuka dan kooperatif.
Pimpinan Ponpes Al Zaytun diminta mau bekerjasama saat melakukan komunikasi serta dialog dengan Ormas Islam. "Agar semua menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang," kata Zainut, Rabu (21/6/2023), seperti dikutip PMJNews.com.
Baca Juga: Syahnaz Seolah Cuek dengan Rumor Selingkuh dengan Rendy Kjaernett, Terpantau Asyik Lakukan Hal Ini!
Kemenag tidak mempunyai hak untuk menghakimi sebuah Ponpes yang diduga mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang.
Alasannya, hal tersebut terkait ranah hukum agama yang menjadi kewenangan dari ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah.
Karena itu, Ormas Islam beserta pihak Ponpes Al Zaytun harus segera duduk bersama. Kedua pihak segera melakukan dialog dan tabayun berkenaan tuduhan adanya pemahaman ajaran agama menyimpang.
Di sisi lain, Zainut mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, dan saling menasihati dengan dasar kebenaran, dan mencari solusi yang paling maslahat.
Baca Juga: 9 Rumah di Jalan Peta Bandung Hangus Dilalap Si Jago Merah, Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki
"Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayun dan husnudzan,” harapnya.
“Dan tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik, yang dapat membuat suasana semakin gaduh," tandasnya.
Sebelumnya Pemprov Jabar bersama Majelis Ulama Indonesia dan para ulama membentuk tim investigasi. Tim ini akan bekerja selama tujuh hari untuk menangani polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaytun.
Baca Juga: Sinopsis Imlie ANTV Kamis, 22 Juni 2023: Sedih! Chini Menangis Histeris Merindukan Keberadaan Imlie
"Tim investigasi akan bekerja dengan tetap mengedepankan prinsip tabayun. Oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan fakta dan data selama tujuh hari oleh tim investigasi ini," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
