Keempat, Pemerintah perlu melakukan percepatan pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri.
Baca Juga: Terungkap! Brigjen Hendra Kurniawan Bongkar Skenario Licik Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J
Kelima, Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dan peraturan lembaga terkait Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
“Kita tahu, ini UU baru yang diputuskan pada tahun ini sehingga masih membutuhkan kelengkapan infrastrukturnya,” ujar Taufan.
“Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah RI memastikan penyiapan infrastruktur dan peraturan pelaksanaan UU TPKS yang merupakan hasil perjuangan dari begitu banyak aktivis HAM, terutama aktivis perempuan,” pungkasnya.***
Anda ingin mendapatkan berita update setiap hari dari Gorajuara.com. Ayo gabung di Grup Telegram “Gorajuara.com News”, caranya klik link https://t.me/gorajuaranews, Kemudian join. Langkah pertama install aplikasi Telegram di ponsel.
