GORAJUARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bahan Minyak (BBM) pada masyarakat yang terdampak, penyalurannya tepat sasaran.
Presiden Jokowi mengingkan agar subsidi BBM tersebut tepat sasaran, sesuai dengan tujuan pengalihan susidi yang dimaksud.
Selain itu, Presiden pun memerintahkan pada Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Ketenagakerjaan agar sesegera mungkin membagikan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM), telah disalurkan melalui kantor-kantor pos secara masif, sejak akhir Agustus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dalam pembagiannya selain tepat sasaran juga harus mudah dan cepat.
“Saya menginginkan pembagian dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat,” tutur Presiden Jokowi dikutip Gorajuara dari PMJNews, Sabtu 17 September 2022.
Baca Juga: Ernest Keluar dari Juri Stand Up Comedy Indonesia Karena Berbeda, Netizen: Subjektif sekali?
Bantuan tersebut diberikan karena pengalihan subsidi BBM dari masyarakat yang mampu kepada yang kurang mampu, tujuannya agar bantuan tersebut tepat sasaran.
Selain itu Presiden Jokowi pun memerintahkan kepada Menteri Keuangan , Menteri Sosial, dan Ketenagakerjaan agar segera membagikan selain BLT BBM juga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.
Baca Juga: Seorang Tersangka Bjorka Telah Diringkus Tim Khusus..
Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Nantinya akan diberikan sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.
"Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu," kata Jokowi
Selain itu, Jokowi telah memerintahkan pada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan.
