GORAJUARA - Pertemuan jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada kegiatan Forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung menjadi agenda penting untuk menjadi pedoman pada tahun 2023 mendatang.
Mengingat, pada pertemuan Forum Perangkat Daerah itu dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah dengan memudahkan pelayanan publik yang taat membayar pajak, guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang Bedas.
"Yang mana kita harus bisa menyesuaikan apa yang tercantum dalam visi misi setelah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah). RPJMD ini merupakan patokan kita dalam rangka menyusun anggaran atau pembahasan yang lainnya," kata Dadang Supriatna didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Erwan K Hermawan kepada wartawan di sela-sela pelaksanaan pertemuan Forum Perangkat Daerah.
Baca Juga: Pemkab Bandung dan PTPN VIII Sepakati Pinjam Pakai Lahan Untuk RSUD, Puskesmas dan Poskesdes
Bupati Dadang Supriatna berharap dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau informasi, terutama potensi pendapatan di Kabupaten Bandung.
"Potensi-potensi pendapatan itu merupakan salah satu tolok ukur, untuk bisa menghasilkan suatu keputusan. Insya Allah kita lihat trendnya, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 dan saya melihat berdasarkan kajian analisa ini ada cenderung peningkatan. Minimal diangka 5 persen dari saat ini. Kalau seandainya tahun ini Rp 1,1 triliun, berarti ada peningkatan kurang lebih sekitar Rp 50 miliar pada tahun 2023," ungkapnya.
Tetapi, imbuh dia, nanti akan kelihatan lebih jelas lagi, kalau nanti para camat menyampaikan potensi-potensi daerah atau wilayah.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, 3 Maret 2022: Pisces, Aries, Taurus, dan Gemini
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, 3 Maret 2022: Cancer, Leo, Virgo, dan Libra
"Saya menekankan dan mohon kerjasamanya, para pengembang atau developer, jangan lama-lama proses pelaksanaan membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Karena BPHTB itu, merupakan salah satu pendapatan yang menjadikan hak daripada APBD kita atau pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung," ungkapnya.
Ia pun mengatakan jika ada developer yang tidak sesuai dengan mekanisme dan cenderung mengabaikan peraturan Perundang-Undangan, izinya bisa dicabut. "Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan akan dikaji ulang perijinannya," tandasnya.
Bupati Bandung juga berharap pengelola hotel dan restoran jangan menutup-nutupi.
