GORAJUARA - Transformasi digital telah menjadi sorotan utama di Indonesia seiring dengan peluncuran INA Digital oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo).
INA Digital, atau Government Technology (GovTech) Indonesia, menandai langkah maju dalam menyediakan layanan publik yang terpadu dan efisien bagi masyarakat.
Dalam upaya mempercepat transformasi digital, portal ini menawarkan satu pintu akses untuk berbagai kebutuhan pemerintahan.
Dari layanan kesehatan hingga pendidikan, INA Digital menjanjikan kemudahan bagi setiap warga negara Indonesia.
Dalam sebuah acara di Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru yang tumpang tindih.
Dengan lebih dari 27 ribu aplikasi yang berjalan secara terpisah, langkah ini dianggap sebagai solusi cerdas untuk mengintegrasikan layanan-layanan tersebut ke dalam satu platform yang terpusat, yakni INA Digital.
INA Digital tidak hanya menyediakan kemudahan akses, tetapi juga diharapkan dapat menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk pembuatan aplikasi baru.
Langkah ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efisien demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Target pemerintah untuk memadukan layanan dari setiap kementerian dan lembaga ke dalam INA Digital menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan sistem yang terintegrasi dan efisien.
Diharapkan bahwa pada September mendatang, sebagian besar layanan publik sudah dapat diakses melalui platform ini, meningkatkan keterpaduan dan kemudahan bagi masyarakat.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 menjadi landasan yang penting dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
SPBE tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga untuk menjadikannya lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
