GORAJUARA - Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mendorong peningkatan partisipasi perempuan di dunia politik. Terlebih perempuan
memiliki peran penting dalam mempromosikan pemilu damai di tengah masyarakat.
Berdasarkan data MPR.go.id, terjadi tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama sejak pemilu 1999 hingga pemilu terakhir 2019. Pada pemilu
1999 yakni 9 persen, yang mengalami peningkatan pada pemilu 2019 hingga 20,8 persen.
"Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilu tidak serta merta. Namun karena perjuangan yang terus-menerus, untuk mewujudkan hak
setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan," kata Tedy, pada Pendidikan Politik Bagi Perempuan Tahun 2023, di Hotel Grand Preanger, Bandung, Rabu 18 Oktober 2023.
Baca Juga: DPRD Kota Bandung Umumkan Pansus Bagi 5 Raperda Baru Berikut Nama Para Personilnya
Acara ini juga dihadiri Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung, Rieke Suryaningsih, S.H., beserta para anggota KPPI Hj. Siti Nurjanah,
S.S., drg. Maya Himawati, Sp.Ort.,N. Wina Sariningsih, Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., M.Sos., Nunung Nurasiah, S.Pd. dan Dr. Rini Ayu Susanti, S.E., M.Pd.
Menurut Tedy, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pendidikan politik bagi perempuan, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses
politik dan isu-isu publik.
Selain itu, dibutuhkan pula penyediaan pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk membantu perempuan mengembangkan keterampilan untuk terlibat dalam
politik.
Baca Juga: Komisi A Terima Keluhan Ikatan Pengusaha Reklame Terkait Regulasi dan Perizinan
"Kuota gender dalam pemilihan umum dan pengangkatan ke dalam jabatan publik, untuk memastikan perwakilan perempuan yang lebih besar," ujarnya.
Ia menuturkan, transparansi dalam pemilihan umum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan undang-undang perlu diupayakan dalam mendukung peran perempuan dalam
politik.
Selain itu, Tedy juga berharap masyarakat untuk mengantisipasi dan memfilter setiap informasi atau berita yang diterima. Sebab, hoaks banyak muncul mendekati pemilihan umum.
Baca Juga: Komisi A Ajak Ajak Publik Awasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Bandung
"Kita berupaya semaksimal mungkin dalam memfilter berbagai informasi yang diterima, terutama jangan dulu disebar. Tapi dilakukan pengecekan karena mungkin
berita hoaks," katanya.
