GORAJUARA, - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik Tunjangan Profesi Guru (TPG) dihapus dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terbaru.
Pada naskah yang terbit April 2022, ketentuan Tunjangan Profesi Guru diatur dalam Pasal 127 ayat 1-10, sementara di naskah yang baru pasal tersebut dihapus.
Dalam kesempatannya, Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mendorong jutaan guru bersama organisasi profesi guru mendesak pemerintah memasukkan kembali pasal mengenai Tunjangan Profesi Guru dalam RUU Sisdiknas.
Baca Juga: Entaskan Penyalahgunaan Gadget, FIP UNUSU Adakan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMPIT Al Bayan
Iman Zanatul Haeri juga menyayangkan sikap Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang menghapus pasal Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas.
Padahal Tunjangan Profesi Guru jelas tertulis di dalam UU Guru dan Dosen sampai sekarang.
Menurutnya, Tunjangan Profesi Guru adalah cara pemerintah selama ini untuk meningkatkan harkat dan martabat guru. Sehingga guru dengan memperoleh tunjangan merasakan lebih baik kehidupannya.
“Harusnya Mendikbudristek; Mas Nadiem konsisten mempertahankan pasal Tunjangan Profesi Guru dalam RUU Sisdiknas. Jika serius ingin mengangkat harkat martabat kami,” katanya.
Baca Juga: UNUSU Loloskan Dosen dan Mahasiswa dalam Kegiatan Kampus Mengajar Batch IV
Sebelumnya, pihak P2G telah mencermati dengan seksama isi RUU Sisdiknas khususnya pasal mengenai Tunjangan Profesi Guru.
Dalam Pasal 105 huruf a-h yang memuat hak guru atau pendidik, tidak satu pun ditemukan klausul “hak guru mendapatkan Tunjang Profesi Guru”.
Pasal ini hanya memuat klausul “hak penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial.”
Hal ini tentu berbanding terbalik dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Baca Juga: Simak Rahasia Sukses Kevin Nizam Nabila, WNI Pertama yang Kerja di Tesla