Atas perbuatannya, para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11,7 Miliar.
KPK prihatin dengan adanya penyimpangan anggaran proyek infrastruktur yang terjadi di Provinsi Papua.
Melalui kedeputian Koordinasi dan Supervisi. KPK akan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah khususnya di Papua.
Dalam menerapkan tatakelola pemerintah yang transparan dan akuntabel untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.***