GORAJUARA - Wasit sepakbola di Indonesia patut bergembira. Pasalnya, para pengadil di lapangan hijau yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cedera akan mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan siap membayarkan 100 persen upah wasit itu selama setahun dan selanjutnya 50 persen hingga sembuh.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan diberikan pada seluruh wasit yang bertugas di Liga 1 maupun Liga 2.
Baca Juga: Arya Saloka Umumkan Pamit di Instagram, Pemeran Aldebaran di 'Ikatan Cinta: Berat Untuk Memutuskan
Langkah ini, kata Erick Thohir, merupakan satu upaya untuk bersih-bersih sepakbola nasional dari problem match fixing. "Mereka akan fokus pada integritasnya sebagai wasit dan tidak mudah dipengaruhi," kata Erick Thohir. .
"Dengan perbaikan satu sendi, yakni jaminan sosial dan kesejahteraannya para pekerja di sepakbola nasional, maka bersih-bersih secara bisa terwujud. Karena komitmen saya, jika sudah dipikirkan kesejahteraan utama, yakni kepastian meniup, lalu disiapkan pula jaminan sosial, namun masih terus ada match fixing dan melibatkan wasit, ya siap-siap saya sikat," tegasnya.
Hal tersebut disampaikan Erick Thohir saat penyerahan kartu kepesertaan dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, belum lama ini. Kartu diserahkan kepada perwakilan wasit yang secara keseluruhan berjumlah 353 orang, Kamis (13/4/2023).
Erick Thohir mengaku wasit memang menjadi concern dirinya dalam upaya untuk membangun sepakbola Indonesia yang bersih. Karenanya, di tahap pertama ini, faktor kesejahteraan menjadi hal krusial dengan menjadikan wasit bagian dari peserta BPJS ketenagakerjaan.
Ini merupakan langkah awal untuk selanjutnya, PSSI akan terus meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia, seperti asosiasi, liga, klub, ofisial, pemain, dan suporter melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kesejahteraan utama wasit, terdapat pada kepastian meniup 10-15 kali/ setahun. Hari ini kerjasama dengan BPJS, kami berusaha meringankan dalam hal jaminan dan perlindungan sosial. Ini hak wasit sebagai profesi atau pekerja untuk merasakan negara hadir dalam memberikan perlindungan. Kita berikan ini agar mereka tidak mudah diintervensi pihak lain," jelas Erick.
