GORAJUARA - Komisi B DPRD Kota Bandung mendukung penertiban perizinan di Kota Bandung, karena hal tersebut berdampak pada hilangnya potensi pendapatan daerah.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, S.Pd., mengatakan perizinan merupakan hal yang penting salah satunya terkait reklame.
Seperti diketahui, reklame yang roboh dan menimbulkan korban jiwa beberapa waktu lalu, merupakan salah satu contoh reklame liar yang tidak berizin di Kota Bandung.
Baca Juga: Komisi A Tanggapi Begini Soal Isu Kenaikan Insentif Ketua RT dan RW di Kota Bandung
“Perizinan merupakan hal yang penting, dan ketika adanya reklame yang roboh ternyata tidak berizin. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya,
Demikian saat Rapat Evaluasi Kinerja T.A 2022 dan Rencana Kerja T.A. 2023 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat 16 Juni 2023.
Oleh karena itu, pihaknya berharap aplikasi perizinan yang dikembangkan oleh DPMPTSP Kota Bandung, dapat menjadi super apps dalam memudahkan pelayanan perizinan
di Kota Bandung.
Baca Juga: DPRD Kota Bandung: Terkait Pembangunan Hotel di Dago, Semua Pihak Harus Ikuti Aturan yang Ditetapkan
“Reformasi birokrasi yang ada di DPMPTSP kita berharap berjalan optimal, dalam memudahkan perizinan bagi masyarakat. Adanya super apps tersebut, dapat mendukung
kemudahan serta percepatan perizinan,” katanya.
Ia juga menuturkan, perlunya kolaborasi dari berbagai dinas terkait perizinan, seperti dukungan dari Satpol PP Kota Bandung, Dinas Cipta Karya dan lain sebagainya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman menilai kendati saat ini perizinan sudah dilakukan digitalisasi, namun pengurusan perizinan secara offline tetap perlu diperhatikan.***
